manajemen organisasi dan sumber daya manusia (MOSDM)

II. 3 Fungsi atau Kegunaan Struktur dalam Organisasi
1. Kejelasan Tanggung Jawab. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan.
2. Kejelasan Kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organsisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang.
3. Kejelasan Uraian Tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas

2.

4. Rentang Pengawasan
Unsur ini mendeskripsikan berapa jumlah bawahan yang dapat dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer.

1. Struktur Lini – adalah jenis struktur yang memiliki lini perintah yang sangat spesifik. Persetujuan dan perintah dari jenis struktur ini berasal dari atas ke lini yang bawah. Struktur ini sesuai untuk organisasi yang kecil seperti kantor akunting atau kantor hukum. Jenis struktur seperti ini memudahkan pengambilan keputusan, dan bersifat informatif. Mereka memiliki departemen yang lebih sedikit, yang membuat seluruh organisasi sangat desentralisasi.

4. 1 Struktur Garis (Sederhana)
Organisasi bentuk garis di ciptakan oleh Henry Fayol. Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal kepada bawahan. Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara langsung di tujukan kepada ataan yang memberi perintah. Umumnya organisasi yang memakai struktur ini adalah organisasi yang masih kecil, jumlah karyawannya sedikit dan spesialisasi kerjanya masih sederhana.
Ciri-Ciri. Kesatuan perintah terjamin. Pembagian kerja jelas dan mudah dilaksanakan. Organisasi tergantung pada satu pimpinan. Ruang lingkup Organisasinya lebih kecil dan jumlah anggota juga sedikit. Hubungan kerja antara atasan dan bawahan bersifat langsung. Tujuan alat-alat yang digunakan dan struktur organisasi bersifat sederhana. Tingkat spesialisasi yang dibutuhkan masih sangat rendah. Semua anggota organisasi masih kenal antara satu sama lainnya. Produksi yang dihasilkan belum beraneka ragam (defersified).
Kelebihan struktur garis. Karyawan akan lebih menyadari tugas, tanggung jawab, dan pekerjaan yang diembannya, karena struktur ini lebih mudah dimengerti. Struktur ini juga menjadikan pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat karena tidak ada halangan birokrasi. Biaya-biaya yang berkaitan dengan koordinasi dan kontrol biasanya relatif kecil.
Kekurangan struktur garis. Kurang fleksibel dalam menyediakan spesialisasi yang dibutuhkan ketika perusahaan menjadi lebih luas dan kompleks. Tugas karyawan yang terbatas sejak awal menghalangi mereka mendapatkan pengalaman yang dibutuhkan untuk meningkat ke posisi manajerial

4. Ketiga, adanya the digital revolution. Pesatnya kemajuan teknologi memungkinkan setiap organisasi untuk berkolaborasi dengan partner eksternal. 

Keuntungan Model Jejaring

Ada beberapa keuntungan yand didapat melalui model organisasi jejaring. Pertama, adanya spesialisasi. Model organisasi jejaring (network) telah menjadi ciri khas dari kebanyakan sektor bisnis di abad ke-20 yang secara fundamental telah mengubah struktur dan jalannya organisasi di banyak perusahaan swasta. Bahkan model produksi jejaring, misalnya, telah menjadi unit kompetisi yang paling penting dalam organisasi swasta. Organisasi mencapai daya saing yang kompetitif jika organisasi tersebut membentuk suatu jejaring sehingga paham betul bagaimana melakukan kolaborasi secara lebih efektif untuk menghasilkan output barang dan jasa yang unik dan berguna.

Pesatnya pertumbuhan model jejaring terjadi seiring dengan beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh model ini baik kepada swasta maupun pemerintah. Diantara keuntungan tersebut adalah model jejaring memungkinkan setiap organisasi untuk lebih berfokus pada core mission organisasi dan memanfaatkan sejumlah keahlian khusus untuk menjalankan misi tersebut.

Kedua, dengan model jejaring akan tercipta inovasi dalam organisasi. Dengan mengeksplor serangkaian alternatif yang melibatkan berbagai penyedia (provider) maka model jejaring memungkinkan adanya eksperimentasi yang begitu penting dalam proses inovasi. Sistem pemberian layanan melalui model jejaring, jika ditata dengan tepat, akan menghasilkan peluang inovasi yang lain. Tata pemerintahan yang demokratis menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas tinggi, dan konteks inovasi terletak pada daya responsivitas birokrasi dan pemerintah kepada publik.

Ketiga, model jejaring mengedepankan konteks kecepatan (speed) dan fleksibilitas (flexibility). Fleksibilitas memacu kecepatan respon pemerintah kepada lingkungan. Terlalu lambatnya reaksi birokrasi kepada situasi dan tantangan baru dipicu oleh struktur pembuatan keputusan di birokrasi yang terlalu hirarkis. Rigiditas pemerintah serta sistem pengadaan (procurement) menyebabkan birokrasi sulit untuk bergerak cepat atau mengubah arah yang sejalan dengan perubahan lingkungan. Sebaliknya, dalam model jejaring, pemerintah dan birokrasi akan lebih fleksibel. Model ini memungkinkan pemerintah untuk mem-bypass prosedur apabila prosedur yang dimaksud memperlambat proses di birokrasi.

Model organisasi jejaring juga memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan produktivitasnya ketika ada tantangan baru. Apalagi dalam konteks saat ini globalisasi telah mempererat konektisitas antar negara, dan berbagai program mensyaratkan partisipasi antar level pemerintah dan jutaan orang tiap negara. Kondisi seperti ini sulit sekali didekati dengan one-size-fits-all approach yang terlalu rigid. Misalnya untuk mengatasi masalah global warming, tiap level pemerintah harus membuka diri untuk partisipasi dari level pemerintah yang lain.

Model Jejaring: Tantangan yang Dihadapi

Meskipun model jejaring memiliki berbagai manfaat seperti yang dikemukakan di atas, namun implementasi model ini dalam sektor publik bukan tanpa tantangan. Tantangan pertama adalah mengenai kesesuaian tujuan (goal). Tidak mudah mencapai kesesuaian tujuan yang dituju dalam sektor publik, mengingat kedekatannya dengan ranah politik. Penyesuaian tujuan lebih dipahami dalam konteks hasil (outcome), bukan proses. Tentu saja ada kesulitan jika model jejaring dipakai dalam proses pelayanan publik. Hal ini karena masih kaburnya hasil yang ingin dicapai, masih sulitnya mengukur proses pelayanan, dan bisa jadi memerlukan waktu lama untuk mewujudkannya.

Kedua, dalam model jejaring terdapat berbagai aktor yang acapkali memiliki tujuan (goal) yang overlap dan berbeda. Meskipun pemerintah mengharapkan para kontraktor lebih akuntabel, namun kompleksitas dalam model jejaring membuat hal tersebut sulit untuk diwujudkan. Setiap aktor dalam jejaring memiliki peran yang berbeda, semuanya memiliki tujuan kinerja yang berbeda pula. Disamping itu, misi setiap organisasi yang terlibat dalam model jejaring tidak selamanya sejalan satu sama lain.

Inkongruensi goal juga bisa saja terjadi ketika pemerintah menjalankan model jejaring namun menciptakan kompetisi antar komponen/aktor dalam jejaring. Kompetisi antar aktor ini bisa saja memicu terjadinya ketegangan diantara aktor dalam jejaring. Apalagi dalam perjalanan selanjutnya, ada kecenderungan dari aktor tertentu yang kemudian lebih mengedepankan kepentingan kelompoknya dan mengabaikan kepentingan publik. Kalau seperti ini yang terjadi maka akan membuka peluang bagi terjadinya korupsi dalam jejaring.

Ketiga, tantangan mengenai koordinasi. Tata pemerintahan yang menganut model jejaring umumnya mensyaratkan adanya koordinasi antar level pemerintah, NGO, dan perusahaan swasta. Tiap pelaku ini memiliki konstituen sendiri. Ketika derajat kompleksitas tinggi dan tanggung jawab menjadi kabur, problem koordinai dapat melemahkan jejaring tersebut. Lemahnya kinerja satu organisasi dipastikan akan melemahkan kinerja seluruh komponen jejaring. Risiko ini menegaskan bahwa selain mengelola relasi dengan setiap provider, pemerintah pun harus mengelola hubungan diantara setiap organisasi yang terlibat dalam jejaring.

Keempat, defisit data. Minimnya ketersediaan data yang akurat dapat menyebabkan kegagalan jejaring dalam mengambil suatu keputusan. Kelima, minimnya kapasitas. Mengelola jejaring pemerintah memerlukan kapasitas internalyang berbeda daripada mengelola pegawai publik. Kapasitas mensyaratkan partisipasi individu dengan pengalaman yang luas dan kemampuannya untuk secara jeli mengetahui konfigurasi setiap kelompok dalam jejaring denganoutcome-nya. Pemerintah harus jeli bahwa setiap partner memberikan hasil yang berbeda.

Sayangnya, keahlian dan kompetensi sangat terbatas. Hal ini bisa disebabkan karena sistem pelayanan sipil yang acapkali menghambat pegawai publik yang punya talenta. Faktor kontributor lainnya adalah terbatasnya jumlah pegawai yang dilatih untuk menjalankan tugasnya secara lebih efektif.